JEJAK LANGKAH WARTA 9

Rabu, 17 September 2008

ENAM KAPAL BANTUAN LEBIH BAIK UNTUK NELAYAN SELATAN

Ditulis Oleh : Budi Santoso

Cirebon, 17/9 (ANTARA) - Enam kapal penangkap ikan bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus yang selama ini tidak digunakan di Kota Cirebon lebih baik diserahkan kepada nelayan di Pantai Selatan Jawa Barat yang lebih membutuhkan, kata Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat H Darsono, "Nelayan Cirebon sebenarnya tidak begitu membutuhkan kapal tersebut, karena kebutuhan nelayan di sini umumnya adalah perbaikan ekosistem di Pantai Utara," katanya di sela-sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Pelabuhan Kejawanan Cirebon, Rabu. Ia menjelaskan, akibat ekosistem rusak maka saat ini nelayan akan kesulitan mencari ikan sampai 12 mil dari pantai, sehingga diperlukan perbaikan ekosistem misalnya dengan pembuatan terumbu karang buatan, budidaya kerang hijau, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Terkait pelepasan kapal itu, Darsono mengatakan, perlu ada pembicaraan antara Pemprov Jawa Barat, Kota Cirebon dan Pemda yang akan menerima kapal tersebut. "Daripada di sini dibiarkan tidak terpakai, lebih baik diserahkan kepada daerah lain yang membutuhkan," kata mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu itu. Terkait sudah rusaknya kapal bantuan padahal baru berusia dua tahun, Darsono mengatakan, biasanya kalau benar kapal baru maka akan mampu bertahan tidak mengalami kerusakan selama lima tahun. "Usai kapal baru sampai kemudian ada kerusakan biasanya lima tahun," katanya. Sementara itu Walikota Cirebon Subardi yang ditemui di lokasi yang sama belum mau berkomentar tentang penyerahan kapal untuk daerah lain yang membutuhkan. "Saya perlu memanggil dulu Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, ada masalah apa sehingga kapal bantuan itu belum beroperasi," katanya. Seperti diketahui, enam kapal nelayan senilai Rp2,5 miliar bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus tahun 2006 dan 2007 itu, hingga kini belum dimanfaatkan dan masih tertambat di Pelabuhan Perikanan Kejawanan, Kota Cirebon. Enam kapal itu yang bernama Grage Bahari 1 hingga 3, dan Grage 4 hingga 6 itu, mempunyai bobot 20 Gross Ton sekarang kondisinya mulai rusak, mesin tidak bisa jalan dan mengalami kebocoran. Namun yang lebih memprihatinkan, ke enam kapal itupun tidak bisa dipergunakan untuk melaut karena surat kelengkapan berlayar sudah tidak berlaku lagi atau kadaluarsa sehingga Kantor Wilayah Kerja Administrasi (Kawilker) Pelabuhan Kejawanan tidak akan mungkin memberikan ijin melaut. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon, Selasa kemarin berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon agar kasus pengadaan enam kapal nelayan yang diduga korupsi diusut tuntas. "Kejaksaan harusnya proaktif melihat kondisi kapal yang sebenarnya tidak layak untuk dioperasikan karena sudah rusak, jangan hanya berdiam diri," kata seorang mahasiswa.