JEJAK LANGKAH WARTA 12

Minta Disdik Kota Cirebon Transparan Kelola DAK

[Nusantara]Minta Disdik Kota Cirebon Transparan Kelola DAK Kota Cirebon, Pelita Dalam rangka peringatan 100 tahun Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasional) puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMPR (Gabungan Mahasiswa Penyelamat Reformasi) Kota Cirebon Rabu (21/5/2008) mendatangi kantor dinas pendidikan kota Cirebon. Dalam tuntutannya para mahasiswa ingin bertemu langsung Kepala Dinas Pendidikan Drs Dedi Windiagiri MM dan meminta agar kedepan pengelolaan DAK (Dana Alokasi Khusus) lebih trans-paran. Ketika orasi berlangsung pendemo ditemui Kabag TU Dinas Pendidikan Kota Cirebon Yayat, dan ketika para demonstran meluapkan kekecewaan dengan membakar ban tiba-tiba seorang oknum pegawai di dinas itu Gozim memadamkan api dengan menyiramkan air dan memukul Jacky Purwanto mahasiswa Unswagati. Setelah aksi pemukulan terjadi korban pemukulan langsung divisum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Cirebon. Sudirman Ketua Presedium GMPR kota Cirebon didampingi Suwenda Sekjen GMPR dan Tantan Bidang Eksternal kepada Pelita Kamis (22/5) di Balai Kota Cirebon menyesalkan kejadian tersebut. Kami dari para mahasiswa sa-ngat menyesalkan akan kejadian tersebut dan ini merupakan tindak pidana murni, ucapnya. Pengawasan terhadap penggunaan DAK menurut Sudirman merupakan kewajiban masyarakat karenanya ketika pihaknya menyuarakan transpransi penggunaan DAK adalah sesuatu yang wajar. GMPR, kata Sudirman, akan tetap konsisten menyuarakan agar dinas pendidikan kota Cirebon harus tetap serius dan mau transparan dalam penggunaan DAK tersebut. Kita tidak ingin melihat permasalahan penggunaan DAK tahun lalu, namun rekan-rekan GMPR hanya menuntut agar penggunaan DAK tahun ini bisa lebih transparan sesuai kriteria serta Juklak dan Juknis yang ada, tegasnya. Lebih lanjut GMPR akan tetap menyerahkan permasalahan ini kepada pihak berwajib karena insiden tersebut menurut Sudirman sudah ditangani kuasa hukum GMPR. Saat ini kita belum ada upaya lain, selain menyerahkan permasalahan ini kepada hukum. Karenanya kita sudah siapkan kuasa hukum, paparnya. Namun diakui Sudirman hingga saat ini pun belum ada pernyataan maaf secara resmi dari dinas pendidikan atau pun wakilnya. Berita ini beluim bisa dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Drs Dedi Windiagrir MM.(ck-71)

JEJAK LANGKAH WARTA 11

Pelantikan Anggota DPRD Diwarnai Unjuk Rasa

Selasa, 11 Agustus 2009 , 15:22:00

CIREBON, (PRLM).- Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon diwarnai aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Gerakan mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon dan organisasi pemuda dan pelajar, Selasa (11/8).

Mahasiswa yang memaksa ingin menyampaikan aspirasi mereka di gedung dewan dihadang petugas dari Dalmas Polresta Cirebon dan Sat Pol PP di lokasi sebelum balai kota. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas sempat terjadi, bahkan Ramadi dari GMPR STAIN Cirebon bibirnya mengalami luka robek.

Mahasiswa dan pemuda dari berbagai kelompok tersebut tidak datang bersamaan, namun, ketika sampai di Jl. Siliwangi, mereka melakukan orasi masing-masing. Di antaranya Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa indonesia (BASMI), Front Aksi Mahasiswa UMC (FAM UMC), Himpunan Aksi Mahasiswa STAIN (HAMSTAIN), Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (Gemapesa) dan Aliansi Pelajar Cirebon (APC) yang tergabung dalam GMPR tadi.

Akibat aksi tersebut, Jalan Siliwangi mulai dari perempatan Jalan R.A. Kartini sampai dengan pertigaan Hotel Slamet terpaksa ditutup petugas sejak pukul 11.00 hingga 12.00 WIB.

Komunitas mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam GMPR dalam orasinya menyampaikan tiga hal penting yang ditujukan kepada para wakil rakyat. Pertama, anggota DPRD agar proaktif terhadap aspirasi rakyat, kedua, usut tuntas kasus-kasus DPRD Kota Cirebon yang bermasalah pada pileg 2009, dan ketiga, meningkatkan kembali kinerjanya sebagai pembawa amanah sekaligus penyambung lidah rakyat.

JEJAK LANGKAH WARTA 10

30 Mahasiswa Cirebon Tolak Danny Pimpin Jabar

Kamis, 14 Februari 2008 - 15:15 wib

Unjuk rasa GMPR siang tadi (Foto: Tantan)

CIREBON - Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon melakukan aksi mosi tidak percaya terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Danny Setiawan.

Mereka menganggap Danny tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Karenanya dia dinilai tidak layak memimpin kembali.

Berdasar pantauan siang ini, Kamis (14/2/2008), kendati aksi demonstrasi berlangsung dengan hujan gerimis yang mengguyur Kota Cirebon, namun hal itu tidak mematahkan semangat sekitar 30 orang mahasiswa yang melakukan aksi di depan kantor Bakorwil Cirebon, Jalan Siliwangi Kota Cirebon.

Dalam aksinya, puluhan mahasiswa menilai kepemimpinan Danny Setiawan memiliki rapor buruk dalam memimpin jabar. Hal itu dibuktikan dengan angka pengangguran yang mencapai hingga 3,9 juta orang. Selain itu, mereka juga mengangap Danny bertanggung jawab atas kerusakan hutan di Jabar yang mencapai hingga 90 persen.

"Masa kepemimpinan Danny telah menyimpan dana APBD melalui Sertifikat Bank Indonesia (SBI) senilai Rp3,1 triliun. Hal itu membuktikan kepemimpinan Danny yang tidak becus mengelola uang rakyat. Padahal saat ini masyarakat sangat membutuhkan dana. Misalnya dipegunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainya yang dapat mensejahterakan masyarakat," tutur kordinator aksi Endin Saefudin dalam orasinya.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa menuntut Danny untuk bertanggung jawab atas nasib rakyat Jabar, termasuk kebijakan-kebijakannya yang saat ini tidak diraskan warga Jabar.

Mereka juga menuntut pemerintah provinsi memaksimalkan APBD untuk membiayai program pembangunan melalui akselerasi pembangunan yang dapat dirasakan rakyat secara langsung.

Aksi mahasiswa yang diwarnai dengan pembakaran ban itu tidak berlangsung lama. Bahkan mereka tidak ditemui Kepala Bakorwil Cirebon, Nunung Sahnuri, ataupun perwakilannya. (Tantan Sulton Bukhawan/Sindo/jri)

JEJAK LANGKAH WARTA 9

Rabu, 17 September 2008

ENAM KAPAL BANTUAN LEBIH BAIK UNTUK NELAYAN SELATAN

Ditulis Oleh : Budi Santoso

Cirebon, 17/9 (ANTARA) - Enam kapal penangkap ikan bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus yang selama ini tidak digunakan di Kota Cirebon lebih baik diserahkan kepada nelayan di Pantai Selatan Jawa Barat yang lebih membutuhkan, kata Kepala Dinas Perikanan Jawa Barat H Darsono, "Nelayan Cirebon sebenarnya tidak begitu membutuhkan kapal tersebut, karena kebutuhan nelayan di sini umumnya adalah perbaikan ekosistem di Pantai Utara," katanya di sela-sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudoyono di Pelabuhan Kejawanan Cirebon, Rabu. Ia menjelaskan, akibat ekosistem rusak maka saat ini nelayan akan kesulitan mencari ikan sampai 12 mil dari pantai, sehingga diperlukan perbaikan ekosistem misalnya dengan pembuatan terumbu karang buatan, budidaya kerang hijau, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Terkait pelepasan kapal itu, Darsono mengatakan, perlu ada pembicaraan antara Pemprov Jawa Barat, Kota Cirebon dan Pemda yang akan menerima kapal tersebut. "Daripada di sini dibiarkan tidak terpakai, lebih baik diserahkan kepada daerah lain yang membutuhkan," kata mantan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indramayu itu. Terkait sudah rusaknya kapal bantuan padahal baru berusia dua tahun, Darsono mengatakan, biasanya kalau benar kapal baru maka akan mampu bertahan tidak mengalami kerusakan selama lima tahun. "Usai kapal baru sampai kemudian ada kerusakan biasanya lima tahun," katanya. Sementara itu Walikota Cirebon Subardi yang ditemui di lokasi yang sama belum mau berkomentar tentang penyerahan kapal untuk daerah lain yang membutuhkan. "Saya perlu memanggil dulu Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan, ada masalah apa sehingga kapal bantuan itu belum beroperasi," katanya. Seperti diketahui, enam kapal nelayan senilai Rp2,5 miliar bantuan Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus tahun 2006 dan 2007 itu, hingga kini belum dimanfaatkan dan masih tertambat di Pelabuhan Perikanan Kejawanan, Kota Cirebon. Enam kapal itu yang bernama Grage Bahari 1 hingga 3, dan Grage 4 hingga 6 itu, mempunyai bobot 20 Gross Ton sekarang kondisinya mulai rusak, mesin tidak bisa jalan dan mengalami kebocoran. Namun yang lebih memprihatinkan, ke enam kapal itupun tidak bisa dipergunakan untuk melaut karena surat kelengkapan berlayar sudah tidak berlaku lagi atau kadaluarsa sehingga Kantor Wilayah Kerja Administrasi (Kawilker) Pelabuhan Kejawanan tidak akan mungkin memberikan ijin melaut. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon, Selasa kemarin berunjukrasa di Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon agar kasus pengadaan enam kapal nelayan yang diduga korupsi diusut tuntas. "Kejaksaan harusnya proaktif melihat kondisi kapal yang sebenarnya tidak layak untuk dioperasikan karena sudah rusak, jangan hanya berdiam diri," kata seorang mahasiswa.

JEJAK LANGKAH WARTA 8

Rabu,2007-03-07, 14:10:30 WIB
MAHASISWA GELAR DEMO, KAJARI CIREBON NGUMPET 
Cirebon, cakrabuananews.com - Ratusan mahasiswa kembali lakukan aksi demontrasi di depan pintu gerbang Kantor Kejaksaan Negeri Cirebon, belum lama ini. Dalam aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) menuntut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) secara serius menangani kasus Komite Nasional Keselamatan Untuk Instalasi Listrik (Konsuil) yang diduga telah merugikan masyarakat se-kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Dalam aksi mahasiswa yang tergabung dalam GMPR, Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia (BASMI), Front Aksi Mahasiswa Universitas Muhamadiyah Cirebon (FAM UMC), Himpunan Aksi Mahasiswa STAIN (HAMS) Cirebon, serta Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GEMAPESA), yang akan menduduki kantor Kajari Negeri Cirebon terhambat dengan penjagaan ketat aparat kepolisian dari kesatuan Dalmas dan Polres Cirebon.

Aksi demontrasi para mahasiswa ngotot ingin berdialog langsung dengan Kajari Cirebon. Pasalnya, Kajari diduga telah bermain mata dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PT.PLN) UPJ Cirebon maupun Asosiasi Kontruksi Listrik Indonesia (AKLI). Padahal, kasus besar yang telah merugikan rakyat baik di Kab.Cirebon maupun di seluruh Nusantara. “Kajari keluar jangan ngumpet dan duduk di ruangan yang ber AC. Kami menyuarakan hati nurani rakyat,” tutur yel-yel aksi demo tersebut.

Ilman A.Rachman, SH Kajari Cirebon, mengutus Kasubsi Sospol Kajari R.V.Latumeten, SH di depan pintu gerbang mengatakan, kepada para aksi demonstran Pak Kajari sedang sibuk dan tidak ada lagi berdialog dengan para mahasiswa karena kemarin sudah berdialog. “Kami minta dukungan kepada para mahasiswa yang tergabung dalam GMPR agar memberi waktu untuk mengusut tuntas permasalahan yang sedang diproses. Jika tiap pekan demo kapan kami bekerja.”

Saat ini kami telah memanggil pihak dari AKLI. “Saya panggil Ketua DPC AKLI langsung dan sedang diperiksa. Kami mohon para mahasiswa harus mengerti tentang tugas kejaksaan, karena bukan hanya menangani Konsuil saja,saat ini juga sedang menangani permasalahan lain,” tutur Latumeten.

Kordinator aksi Demo Ketua Presidium GMPR Sudirman didampingi, Tatan Jauhari,Sunenda FAM UMC,Endin Syarifudin Ketua BASMI dalam aksinya memaparkan kepada cakrabuananews di depan pintu gerbang kantor Kejari Cirebon. “Kami semua tidak percaya pada kinerja Kajari Cirebon dalam menangani kasus Konsuil yang tidak transparansi,sehingga akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi demi tegaknya hukum di Kabupaten Cirebon.”

“Dalam penanganan kasus Konsuil pihak Kajari harus tuntas menanganinya. Sekarang kami lihat pihak Kajari hanya menangani kasus kelas bebek dan kelas teri sehingga hukum tidak berlaku untuk para pejabat di Kab. Cirebon. Kami semua minta bila mana Kajari Cirebon tidak mampu dan tidak serius kinerja maka dinilai Kajari hanyalah boneka dari para pejabat,” papar peserta demonstran.

Keberadaan Konsuil di Cirebon harus mendapat keputusan, baik dari Bupati Cirebon dan DPRD. Karena Konsuil telah melakukan pungutan liar (pungli) dan merugikan masyarakat Cirebon. Bupati Cirebon Drs.H.Dedi Supardi, MM harus tegas untuk menyikapi Konsuil dan kasihan masyarakat jangan dijadikan korban. “Mana ketegasan dari pemerintah Kab.Cirebon. Diduga Bupati menutup mata dan telinga yang tidak menyuarakan hati nurani masyarakat. “ Kami akan menuntut secara tegas keberadaan Konsuil, bubarkan Konsuil, stop pungutan liar yang dilakukan konsuil, turunkan Ketua Kejaksaan Negeri apabila tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” teriak para demonstran.

Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, Ilman A.Rachman,S.H saat ditanya MR tidak mau berkomentar tentang hal tersebut dan pintunya tertutup untuk umum, tutur salah seorang stafnya.

Sementara Ketua Komite Wartawan Reformasi Indonesia Ko/Kab.Cirebon, Artur Simamora mengatakan, pihaknya dapat teror. KWRI diadudomba dengan mahasiswa. Beberapa hari lalu dapat SMS dari ketua AKLI Indramayu H.Supomo. “Saya baru selesai makan dengan Mahasiswa dan Wartawan Harian Jakarta. Tidak pernah ada demo di AKLI, itu rekayasa Artur belaka yang ada besok demo di kejaksaan pk.11.00 WIB.” Itu bunyi pesan SMS dikirim tanggal 28 Pebruari 2007.

Artur sangat kecewa dengan SMS dari pihak lain di luar Cirebon. Pasalnya, sebagai pelapor dan saksi Ahad kemarin telah diperiksa. Dalam pemeriksaan pihak Kajari serius menangani kasus tersebut. “Kami takut pihak kajari tidak serius menangani kasus Konsuil, yang dibentuk atas dasar Pasal 48 UU 20/ 2002 tentang pemisahan fungsi jasa pembangunan dan jasa infeksi,” tuturnya (Wa/Man)

JEJAK LANGKAH WARTA 7

Pelantikan Presiden dan Wapres Disambut Demo di Cirebon

Laporan wartawan KOMPAS Siwi Yunita Cahyaningrum

Selasa, 20 Oktober 2009 | 14:00 WIB

CIREBON, KOMPAS.com - Pelantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono di Jakarta disambut dengan gelombang demonstrasi mahasiswa di Cirebon. Para mahasiswa berdemonstrasi sejak pagi hingga siang hari menuntut agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih lebih prorakyat.

Demonstrasi itu dilakukan Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) yang merupakan gabungan dari Himpunan Aksi Mahasiswa STAIN, Front Mahasiswa Revolusioner, Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa, dan Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia.

Dalam unjuk rasa itu, GMPR mengkritisi banyaknya calon menteri yang tersangkut kasus korupsi namun justru bakal duduk di kabinet. Kepemimpinan SBY juga dinilai ingkar terhadap janji-janji sebelumnya di antaranya justru menaikkan harga bahan bakar minyak. Angka kemiskinan yang disebutkan turun dari 36 juta menjadi 18 juta warga hanyalah manipulasi angka belaka.

Endin Koordinator GMPR menuntut agar pemerintahan SBY bisa membasmi gerakan neoliberalisme yang menyengsarakan rakyat, dan memberikan kebijakan pro rakyat.

Aksi demo ini berakhir setelah para mahasiswa selesai membakar ban di depan kantor DPRD Kota Cirebon.

JEJAK LANGKAH WARTA 6

FMR Tuntut Kab. Cirebon Bersih Korupsi

Rabu, 09 Desember 2009 , 13:20:00

SUMBER, (PRLM).- Aksi saling dorong mewarnai akasi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Reformasi (FMR) Cirebon di depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumber dan Kepolisian Resort (Polres) Cirebon, Rabu (9/12). Mereka sempat membakar ban bekas di tengah jalan di depan Kejari dan melakukan orasi.
Sesuai informasi yang dihimpun, berkenaan dengan Hari Anti Korupsi se-dunia tersebut, mereka menuntut untuk mewujudkan Pemkab Cirebon yang bersih dari korupsi, Kejari agar proaktif dalam mengusut berbagai persoalan korupsi di Kab. Cirebon, DPRD Kab. Cirebon agar mengoptimalkan tugasnya untuk mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di Kab. Cirebon, Bupati Cirebon agar bertindak tegas dalam memerangi korupsi di Kab. Cirebon, serta Polres Cirebon dan Kejari Cirebon melaksanakan program sosialisasi anti korupsi.
"Hari Anti Korupsi janganlah hanya dijadikan sebagai ceremonial belaka tanpa adanya upaya yang serius bukan hanya sebatas wacana khususnya di Kab. Cirebon, upaya dalam pemberantasan korupsi diharapkan dapat dilaksanakan dengan serius supaya terciptanya good government dan clean government di Kabupaten Cirebon," kata koordinator aksi, Zeni.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kapidsus) Pieter Sahanaya, S.H., didampingi Kasi Intelijen, Syamsul Arif, S.H., ketika menemui mahasiswa mengatakan, pada prinsipnya sangat mendukung semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan Hari Anti Korupsi Se-dunia.
"Ini memang bukan hal yang enak dirasa, sehingga merangsang kami untuk lebih baik lagi menangani kasus-kasus korupsi di Kabupaten Cirebon. Kami akan menindak tegas pelaku korupsi," kata Pieter, menandaskan.
Sementara itu, ketika mereka mendatangi Polres Cirebon dan melakukan orasi, mereka ditemui Kabag Ops Polres Cirebon, Komisaris Asep Pujiyono, S.Ik. Pada kesempatan tersebut Asep menyatakan dukungannya untuk memberantas kasus korupsi di Kab. Cirebon."Kami akan menangani kasus-kasus korupsi di Kab. Cirebon," katanya.(A-146/A-147)***

JEJAK LANGKAH WARTA 5

KADERISASI RTONT MAHASISWA REFORMASI (FMR) CIREBON

CIREBON - Guna memperlancar proses regenerasi dalam sebuah organisasi, kaderisasi adalah suatu keniscayaan. Hal inilah yang ingin dilakukan Front Mahasiswa Reformasi (FMR) yang berencana mengadakan kaderisasi dan pelantikan kader baru I. Acara rencananya akan dilaksanakan mulai tanggal 4-6 Desember di Hotel Linggarjati Kuningan.

Zeni Sandy Purwanto selaku ketua panitia saat berkunjung ke Graha Pena Radar Cirebon mengatakan, kegiatan pengkaderan dan pelantikan anggota baru ini dalam rangka menambah kader FMR, sekaligus mencetak kader yang komitmen pada agenda reformasi yang saat ini terkesan mati suri.
Peserta yang ikut, kata Zeni, sebanyak 55 orang. Mereka berasal dari 3 kampus, antara lain STAIN, Unswagati dan Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Rencananya, sebelum berangkat ke Kuningan, pihaknya akan melakukan aksi konvoi keliling kota. Agenda yang diusung antara lain evaluasi 100 hari kepemimpinan SBY-Boediono yang belum sesuai harapan dan membawa perubahan bangsa Indonesia. “Besok (hari ini, red) kami akan membuat jalur Pantura macet total,” tegasnya.
Pihaknya juga membeberkan, elemen mahasiswa yang tergabung dalam FMR antara lain Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia (BASMI), Srikandi Reformasi Cirebon (SRC) dan Himpunan Aksi Mahasiswa (HAM’s) STAIN. Sementara itu, Ramadi dari ketua Himpunan Aksi Mahasiswa (HAM’s) STAIN mendukung penuh kegiatan kaderisasi dan pelantikan anggota baru I oleh FMR. “Bagi kami kaderisasi adalah harga mutlak agar roda organisasi ini dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.(abd)

JEJAK LANGKAH WARTA 4

Demo 100 Hari SBY, Ricuh

• Friday, January 29, 2010, 1:29

CIREBON - Patrolpost.com Aksi unjuk rasa 100 hari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diwarnai kericuhan antara mahasiswa dan aparat Brimob. Kericuhan tersebut tidak bisa dihindari, bahkan meluas antara wartawan dengan aparat Brimob. Kericuhan berawal saat aparat keamanan berupaya menghalau mahasiswa yang tengah memblokir Jl Brighjen Dharsono (by pass).
Situasi menjadi tidak terkendali saat sejumlah mahasiswa ditarik aparat Brimob untuk diamankan. Sejumlah peserta aksi yang tidak rela rekannya diamankan, mencoba untuk membebaskan rekannya. Akibatnya, aksi saling dorong antara mahasiswa dan aparat tidak bisa dihindari.
Bahkan, kericuhan tersebut semakin tidak terkendali saat sejumlah jurnalis memrotes ulah oknum Brimob yang menghalang-halangi proses peliputan dengan menutup lensa kamera wartawan dengan tangan bahkan menampar kamera wartawan. Kericuhan tersebut baru reda saat aparat Kepolisian Resor Kota Cirebon turun tangan menetralisasi keadaan.
Wakapolresta Cirebon, Kompol Indarto menjadi penengah kericuhan tersebut. Indarto berjanji akan mengusut oknum aparat yang bertindak represif pada wartawan. “Keep my word. Saya akan selidiki dulu, kalau terbukti bersalah saya minta maaf bahkan kalau perlu lewat media,” ujar dia menenangkan sejumlah jurnalis.
Kordinator Aksi Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Demokrasi (Basis), Hendra Yuanda menyayangkan tindakan aparat yang represif. Menurutnya, tindakan aparat terlalu berlebihan. “Bukan kali ini saja, saat kami akan melaksanakan aksi unjuk rasa kedatangan SBY kami dibungkam agar tidak melakukan unjuk rasa. Sekarang saat melaksanakan aksi 100 hari pemerintahan SBY, aparat bertindak represif kepada mahasiswa,” ujar dia kepada Radar, Kamis (28/1).
Menurut Hendra, dalam aksi tersebut beberapa rekannya ada yang terkena pukulan aparat bahkan beberapa aset yang dibawa termasuk megaphone mengalami kerusakan. Tindakan aparat yang represif, kata dia, adalah cerminan pemerintahan SBY yang takut pada aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa meminta pemerintahan SBY-Boediono lengser dari jabatannya lantaran dinilai gagal dalam melaksanakan sejumlah program 100 hari. Misalnya janji pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme, dan pemberantasan mafia hukum, belum terbukti. “Anggodo adalah kacamata untuk melihat ketimpangan yang terjadi,” ucapnya.
Sementara dalam bidang pendidikan, SBY dianggap menjadi biang kapitalisasi dunia pendidikan dengan penerapan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Mahasiswa juga mengritik perjalanan kasus Bank Century yang berlarut-larut. “Tegakkan supremasi hukum atau turunkan SBY Boediono,” tuturnya.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani agar dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pada kasus Bank Century.
17 PENDEMO DITANGKAP, 1 TERLUKA
Dianggap mengganggu ketertiban umum, 17 orang mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa Reformasi (FMR) Cirebon terpaksa ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Satuan Reserse dan KriminalPolresta Cirebon, kemarin (28/1).
Pantauan Radar di Polresta Cirebon, ketujuhbelas mahasiswa tersebut yakni Herman, Sandi, Elan, Firman, Alan, Ramadi, Zaki, Nono, Purwadi, Endin Saefudin, Ade Sutrisna, Ade, Yulian Hidayat, Asep, Reza, dan Egi. Satu persatu mereka memasuki ruang penyidik unit I Sat Reskrim Polresta Cirebon untuk diperiksa. Sambil menunggu giliran diperiksa, para mahasiswa hanya duduk-duduk dan tiduran di lorong ruang Sat Reskrim Polresta Cirebon.
Menurut Endin Saefudin kepada Radar mengaku, dirinya ikut diperiksa karena dianggap telah mengganggu ketertiban umum. “Padahal kami sudah melayangkan surat pemberitahuan resmi ke Sat Intelkam untuk melakukan unjukrasa, tapi kenapa kami dipukuli dan ditangkap seperti pelaku kriminal,” katanya.
Sayangnya, handphone Kapolresta Cirebon AKBP Ir Ary Laksman Wijaya maupun pejabat Polresta Cirebon lainnya saat akan dikonfirmasi tidak aktif dan tidak diangkat. Hingga pukul 18.00 para mahasiswa masih diperiksa polisi.
Sementara itu, seorang mahasiswa dari FMR yang mengalami luka-luka dievakuasi ke RSUD Gunung Jati Cirebon. Mahasiswa tersebut diketahui bernama Andri. Dirinya mengalami luka-luka terkena pukulan oleh polisi saat terjadi bentrok di bunderan Gunungsari Jl Dr Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Namun, pihak RSUD Gunungjati melalui seorang dokter jaga dan sejumlah perawat di UGD menututup-nutupi kasus tersebut dan melarang para wartawan meliput dan mencari data di UGD RSUD Cirebon. (yud/hrd

JEJAK LANGKAH WARTA 3

Disdik Kab. Cirebon Didemo Dua Kali

Selasa, 10 November 2009 , 13:12:00

SUMBER,(PRLM).- Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Cirebon di kompleks perkantoran Sumber didemo sebanyak dua kali oleh kelompok mahasiswa dan anak SD yang berbeda, Selasa (10/11) siang sekitar pukul 10. 15 WIB dan pukul 11.20 WIB. Aksi unjukrasa tersebut sempat rusuh sehingga salah seorang peserta sempat pingsan dan dilarikan ke Puskesmas terdekat.

Unjuk rasa tersebut di antaranya menuntut agar komersialisasi pendidikan dihentikan, kinerja Disdik perlu diaudit, serta pelayanan pendidikan dengan prinsip keadilan yang merata harus diterapkan.

Sesuai informasi yang dihimpun, aksi unjukrasa pertama dilakukan Barisan Aksi Mahasiswa (Basmi), Himpunan Aksi Mahasiswa STAIN (HAMS) dan Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (Gemapesa) yang tergabung dalam Front Mahasiswa Reformasi (FMR). Sementara sesi kedua dilakukan Forum Mahasiswa Kajian Strategis dan Aksi (Fakta) Cirebon.

Aksi yang dilakukan belasan mahasiswa dari FMR sempat diwarnai kericuhan setelah terjadi saling dorong dengan aparat dari Polres Cirebon dan Sat Pol PP Kab. Cirebon. Kericuhan itu berawal saat mahasiswa bermaksud menyalakan ban bekas di jalan depan pintu masuk kantor Disdik. Namun, petugas melarangnya dengan alasan akan mengganggu lalu lintas. Kericuhan tersebut mengakibatkan Jeni salah seorang mahasiswa terjatuh dan tak sadarkan diri hingga langsung dilarikan ke Puskesmas terdekat oleh rekan-rekannya. Demo yang baru berlangsung sekitar lima menit itu pun bubar.

Sementara itu Korlap FMR, Endin Saefudin mengharapkan, Dana Alokasi Pendidikan (DAK) yang ada saat ini jangan sampai menjadi ajang permainan para mafia pendidikan yang ingin mengeruk keuntungan pribadi atau golongan.(A-146/A-120)***

JEJAK LANGKAH WARTA 2

Kamis, 22 Mei 2008

CIREBON- Seorang staff Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon pagi (22/5) dilaporkan ke polisi gara-gara memukul mahasiswa.

Pelapor adalah Zeni Sandi Purwanto (21) mahasiswa Unswagati warga Blok Rebon, RT 01/RW04, Desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Dia melaporkan Gozim karena memukulnya yang pada saat itu sedang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Disdik Kota Cirebon yang berada di jalan Brigjen Darsono Kamis pagi.

Kepada wartawan, Zeni menceritakan kembali aksi pemukulan tersebut. Ketika itu, dia bersama teman-teman mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) Cirebon menggelar aksi unjukrasa di halaman depan kantor Disdik.

Dalam aksi itu, mahasiswa membakar ban bekas. Namun aksi bakar ban bekas ditentang oleh Gozim dengan cara memadamkan api. Usaha PNS itu dihalang-halangi sejumlah mahasiswa. Dia marah dan memukul pelipis Zeni dengan menggunakan tangan kosong.

Dia tidak terima aksi pemukulan tersebut. Setelah usai melakukan aksinya di kantor Disdik Kota Cirebon. Para mahasiswa langsung mendatangi Polres Kota Cirebon untuk melaporkan pemukulan tersebut.

Mereka menganggap aksi tersebut merupakan perbuatan kriminal. Sampai saat ini kasus pemukulan itu masih diperiksa oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kota Cirebon.(dry/jpnn)

JEJAK LANGKAH WARTA 1

Demo Tolak Boediono Berakhir Bentrok

Jum'at, 15 Mei 2009 , 13:22:00

CIREBON, (PRLM).- Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa menolak pencalonan Boediono sebagai calon wakil presiden (wapres) di gedung Bank Indonesia (BI) Cirebon Jln. Yos Soedarso Jumat (15/5), berakhir bentrok dengan puluhan aparat dari Polresta Cirebon dan Satpol PP Kota Cirebon. Akibatnya dua orang mahasiswa jatuh pingsan setelah terjadi aksi tarik menarik antara massa pengunjuk rasa, yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Penyelamat Reformasi (GMPR) dengan aparat.
Kedua mahasiswa yang pingsan yakni Zaky Purwanto mahasiswa Universitas Swadaya Gunungjati (Unswagati) yang juga koordinator aksi dan Bangun Rumadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC).
Pengunjuk rasa merupakan gabungan dari Barisan Aksi Solidaritas Mahasiswa Indonesia (Basmi), Front Aksi Mahasiswa UMC, Himpunan Aksi Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (HAM STAIN) dan Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa.
Bentrokan dengan aparat keamanan bermula saat seorang mahasiswa membawa ban dan hendak membakarnya persis di depan pintu pagar Gedung BI. Aksi tersebut kontan membuat puluhan aparat yang berjaga, bereaksi dengan berupaya merebut ban dari tangan mahasiswa.
Aksi saling tarik, saling dorong untuk memperebutkan ban bekas antara pengunjuk rasa dengan aparat tidak terhindarkan. Aksi rebutan bahkan sampai ke jalan raya, sehingga sempat membuat arus lalu lintas macet beberapa saat.
Bentrokan baru berakhir setelah dua mahasiswa jatuh pingsan. Keduanya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pelabuhan. Kedua kelompok massa langsung menghentikan aksi saling rebut ban bekas itu.
Menurut salah seorang pengunjuk rasa Endin Saefudin, demo menolak pencalonan Boediono sebagai calon wakil presiden akan terus mereka lakukan. Penolakan tersebut dilakukan karena, Boediono selama ini dikenal sebagai sosok yang merupakan kepanjangan IMF di Indonesia. "Boediono merupakan antek IMF yang memiliki pola pikir neo liberalisme," katanya. (A-92/A-147)***